Lebih dari 2 tahun bangsa kita terkena dampak adanya COVID-19 di mana mengalami banyak perubahan sistem. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Pembelajaran secara tatap muka yang biasa dilakukan tidak bisa dilaksanakan sehingga tujuan dari pembelajaran tidak bisa tercapai. Tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas digantikan dengan kegiatan belajar mengajar dari rumah, namun, kenyataan yang ada tidak sesuai dengan yang harapkan. Banyak masalah yang muncul dalam sistem yang ada baik dari dalam maupun di luar pendidikan yang akan berpotensi melahirkan generasi yang menurun kualitasnya.

Data per 23 September 2021 kasus tercatat menurun ke bawah 5%, tingkat kasus positif berada di 1,8% dan menjadi terendah kedua di Asia Tenggara, kebijakan PTM pun digulirkan. Mulai dari uji coba pertemuan tatap muka terbatas dengan prosentasi rendah sampai pada prosentasi kehadiran siswa sebanyak 50% untuk rombelnya. Seluruh pihak menyambut antusias termasuk orang tua meskipun demikian kebijakan tersebut diterima menjadi dilema bagi orang tua. Di satu sisi orang tua sangat menginginkan anaknya mengikuti PTM akan tetapi di sisi lain yaitu faktor kepercayaan, ekonomi, teknis dan geografis membuat orang tua berpikir ulang untuk mengijinkan anaknya untuk mengikuti PTM.

Hasil survei P2G (Kompas, 12 Juli 2021) menyatakan bahwa sebesar 43,9% orang tua setuju dengan adanya PTM terbatas, alasan ini muncul karena anak-anak sudah merasa jenuh atau bosan dirumah (41,3%), anak-anak hanya bermain game di rumah (24,7%), kesulitan mengakses internet (21,2%). dari hasil 2 survei yang dijelaskan seolah-olah ada konflik psikologis di kalangan orang tua, di satu sisi menginginkan adanya PTM terbatas untuk meningkatkan kualitas dibidang pendidikan disisi lain tidak setuju dengan adanya PTM terbatas karena faktor tidak adanya biaya dan kurang percayanya terhadap pihak penyelenggara PTM terkait dengan protokol kesehatan.

Kebijakan PTM memunculkan dilemma bagi orang tua, keberatan dari orang tua beralasan bahwa PTM terbatas melihat 1) risiko terkena virus masih tinggi, 2) takut anak belum terbiasa dengan kebiasaan baru dalam menjaga kesehatan, 3) daerah tempat tinggal berada di zona merah (tidak aman) dan 4) adanya kekuatiran kurang pengawasan ketat dari pihak sekolah. Selain soal pendidikan, kondisi tekanan ekonomi yang dirasakan oleh orang tua, di mana biaya kebutuhan sehari-hari mengalami penurunan, sementara kebutuhan internet untuk pembelajaran jarak jauh relatif naik seiring dengan kebijakan pemerintah akan pendidikan di masa pandemi. Meski pemerintah telah memberikan bantuan berupa kuota bagi siswa, tapi belum banyak membantu karena kebutuhan masih tetap berjalan.

Hasil survei yang dilakukan oleh UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund) mencatat sebanyak 1% atau 938 anak usia 7 hingga 18 tahun putus sekolah karena dampak covid 19, dari jumlah itu 74% anak putus sekolah karena tidak adanya biaya dari orang tua. Sebanyak 12% anak putus sekolah karena tidak ada keinginan, 3% anak putus sekolah karena pengaruh lingkungan (data Survey UNICEF dalam kurun waktu 2020-2021).

Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menjamin layanan pendidikan berjalan secara optimal. Diantaranya adalah kebijakan bagi sekolah yang menyelenggarakan PTM untuk mengisi daftar periksa kesiapan sekolah (fasilitas sekolah sesuai dengan protokol kesehatan), kebijakan vaksinasi untuk tenaga pendidik dan kependidikan dan kebijakan vaksinasi siswa. Berbagai pro dan kontra yang muncul berkenaan dengan PTM merupakan suatu keniscayaan. Menjadi tugas kita untuk menjembatani kedua perbedaan pendapatan tersebut. Dengan demikian bagaimanapun kondisi pembelajaran pada masa pandemik, tujuan pembelajaran tetap dapat dicapai tentu dengan segala konsekuensi yang ada.